Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi


Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa penindakan kasus korupsi pada 2018 sebanyak 454 kasus korupsi dan 1.087 tersangka.

"Krisis moralitas dan akhlak yang masih menjadi faktor yang determinan munculnya kasus korupsi sehingga korupsi terus tumbuh subur sampai sekarang." Cetus Rektor

Hal itu disampaikan dalam seminar anti korupsi "Gorontalo Bebas Korupsi Antara Wacana dan Realisasi Penegakan" yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintahan dan Keadilan (LP-KPK) Provinsi Gorontal di Ballroom Grand Q Hotel Gorontalo, Sabtu (13/4/19). Hadir sebagai pembicara yaitu Kapolda Gorontalo yang diwakili oleh Direktur Reskrimsus Polda Gorontalo AKBP Purwanto SH., MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang diwakili oleh Asisten Intelijen Ardito Muwardi.

Perguruan Tinggi memiliki peran yang sentral dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, terutama dalam menumbuhkan budaya anti korupsi, peningkatan kesadaran hukum, dan penanaman nilai-nilai integritas kepada Mahasiswa.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat.

"Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat." Ujar Rektor

Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Rektor menambahkan, Perguruan tinggi yang di dalamnya ada mahasiswa dan dosen merupakan perwujudan masyarakat sipil (civil society) yang dapat menjadi lokomotif dan pelopor pemberantasan korupsi di negara.

"Perguruan Tinggi sebagai tonggak akhir pendidikan bagi para penerus bangsa menjadi bagian paling krusial dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme dan kesadaran hukum sebab di Perguruan Tinggi inilah penerus bangsa ditempa pada tingkat akhir secara moral dan intelektual." Lanjut Rektor

Lebih dalam Dr. Lahaji menambahkan bahwa Institusi pendidikan diyakini sebagai tempat terbaik untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi. mahasiswa yang akan menjadi tulang punggung bangsa di masa mendatang sejak dini harus diajar dan dididik untuk membenci serta menjauhi praktek korupsi.

Mahasiswa harus turut aktif memeranginya dengan cara melakukan pembinaan pada aspek mental, spiritual, dan moral, karena orientasi pendidikan nasional kita mengarahkan manusia Indonesia untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia.

Berkaitan dengan itu Perguruan Tinggi harus menyusun Tridharma Perguruan Tinggi yang mendukung pencegahan korupsi termasuk didalamnya pendidikan anti korupsi sebagi mata kuliah yang wajib.

Perguruan Tinggi harus menjalin sinergitas dengan stakeholder guna bekerja sama dalam memberantas korupsi, serta memberikan reward kepada dosen maupun mahasiswa yang aktif memberikan keteladanan guna mencegah perbuatan korupsi di Perguruan Tinggi. (Aadum)


Berita Terkait

Komentar via Facebook

Kembali ke atas