Pembahasan Revisi Perda Miras Gorontalo Turut Melibatkan IAIN Gorontalo


Jumat, 08 November 2019

Azis Dumbi

Kolom Rektor

Dibaca: 14 kali

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo turut dilibatkan dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2015 yang mengatur peredaran Minuman Keras (Miras) di Gorontalo. Hal itu disampaikan Rektor IAIN Gorontalo, Dr. H. Lahaji Haedar setelah menghadiri dialog terbuka terkait Ranperda pemberantasan miras yang bertempat di Warkop Mekar, Kota Gorontalo, Minggu (3/11/19).

"Gubernur menyarankan agar pembahasan revisi perda miras harus melibatkan unsur akademisi. IAIN Gorontalo yang merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Islam Negeri yang ada di Gorontalo mempunyai peran dalam melakukan pencegahan terhadap bahaya miras sebagai upaya untuk menyelamatkan generasi emas. Miras merupakan problematika besar dan keikutsertaan semua pihak sangat penting untuk menyelamatkan diri, keluarga, lingkungan, dan bangsa Indonesia,” ujar Lahaji

Gubernur Gorontalo, Drs. H Rusli Habibie, M.AP saat mengikuti dialog terbuka menyampaikan, dalam upaya memberantas peredaran miras di Gorontalo yang kian meresahkan, maka pemerintah provinsi Gorontalo akan dipertajam Lagi dan perlu dibentuk panitia khusus (pansus) untuk revisi Perda Nomor 16 Tahun 2015 yang mengatur peredaran miras.

“Perda miras akan direvisi biar lebih menggigit dan menyarankan pusat untuk merevisi aturan tentang miras juga,” kata Rusli.

Rusli menyarankan agar pembahasan revisi perda miras agar melibatkan unsur akademisi. Serta, disiarkan secara live di radio, agar masyarakat tahu fraksi mana yang mendukung dan.mana yang tidak. Tentunya semua harus berdasarkan aturan

Hal senada disampaikan Wakil Gubernur Idris Rahim. Menurutnya, dalam upaya menghadirkan Perda yang Komprehensif maka harus melibatkan dari berbagai unsur, baik itu dari Kepolisian, TNI, Perguruan Tinggi dan tokoh-tokoh agama.

Semua unsur harus dilibatkan sehingga dapat melahirkan Perda yang komprehensif, tajam dan menggigit, Kita juga warga masyarakat harus sama-sama mengawasi,” tutur Idris.

Rencana revisi Perda miras di Gorontalo mendapat respon positif dari masyarakat. Mereka meminta agar perda tersebut dapat mengikat aparat kabupaten/kota hingga ke tingkat desa.


Berita Terkait

Komentar via Facebook

Kembali ke atas