PSBB  Rasa Lockdown


Sabtu, 16 Mei 2020

Ramli Y. I.

Opini

Dibaca: 446 kali

Oleh : Fachrun Yahya

Gorontalo, 14 April 2020, Gubernur Provinsi Gorontalo H. Rusli Habibie mengajukan Permohonan Penetapan Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB)  Kepada Menteri Kesehatan, melalui surat nomor : 44/Bappeda/45V/IV/2020. (Detik.com)

Resminya pelaksanaan PSBB Gorontalo ditandai dengan diberikanya persetujuan pelaksanaan PSBB di Gorontalo melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/279/2020 pada tanggal 28 April 2020. Kemudian oleh Gubernur Gorontalo ditindaklanjuti dengan Pergub Gorontalo No. 15 Tahun 2020 dan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 152/33/V/2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid 19 di Wilayah Provinsi Gorontalo. (Duke; 12/5/2020).

Apa itu PSBB.,?  PSBB diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka penanganan corona virus diseases 2019 (Covid-19). Dalam Permenkes tersebut, disebutkan bahwa PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu bagi penduduk dalam satu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona. Tujuannya, untuk mencegah adanya penyebaran virus corona yang lebih besar lagi. Dalam Pasal 2 Permenkes itu, disebutkan bahwa sebuah wilayah baru bisa ditetapkan dalam status PSBB, jika memiliki dua poin ini: Pertama; Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, Kedua; Ada kesamaan dalam hal pola penyebaran penyakit dengan wilayah atau negara lain.

Jika melihat dua poin di atas, maka yang menjadi pertanyaan penting ‘apakah provinsi Gorontalo telah memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai daerah PSBB. Dengan memberhatikan episentrum penyebaran virus corona terbesar di Indonesia, dengan jumlah total kasus mencapai 4 orang positif  (15/4/2020). Hal ini bukan episentrum perhari. Melihat syarat ditentukan oleh Kementrian Kesehatan bisa saja memiliki multy tafsir oleh masing-masing Gubernur, namun jelas hal ini memiliki standar khusus dan bukan standar ganda dalam penerapan PSBB. Kebijakan ini memuai pro dan kotra.

Sampai saat ini (13/5/2020) total kasus positif covit’19 sejumlah 21 orang, sembuh 12 dan meninggal 1 orang. Data sebelum penetapan PSBB di Provinsi Gorontalo (4/5/2020) jumlah positif 12 orang, 2 sembuh (data 29/4/2020. Dengan data ini apakah signifikan penyebaran covid’19 di gorontalo, sehingga pemerintah perlu mengusulkan penerapan kebijakan PSBB, hal ini penting untuk dibawas namun hal itu sudah lewat dan tidak update lagi. Penulis lebih tertarik pada fakta-fakta dilapangan dalam penerapan PSBB beberapa hari yang lagi viral dan menjadi ajang perbincangan di forum-forum kecil maupun forum on line.

Ada fakta yang menarik tentang penerapan PSBB di Provinsi Gorontolo, khususnya Kota Gorontalo dari pantuan penulis dan berbagai polemic pada informasi live face book (FB), video VA serta cerita cerita (Carlota) rakyat tentang penangangan PSBB oleh aparatur gabungan provisi. Penulis mengamati dampak dan polemic yang viral pada aspek ekonomi bagi UKM dan UKK, baik pedagang pasar harian, pedagang keliling serta pedagang makanan/minuman dan kue untuk buka puasa.

Fakta pertama; penutupan pasar-pasar harian yang beroperasi pada hari-hari tertentu dan tempat tempat tertentu (mis.; pasar senin Moodu, pasar rabu Bulota, pasar kamis Kampung Bugis atau Tapa, pasar sabtu Andalas dan pasar minggu Telaga dan Suwawa), kondisi ini menuai protes baik pedagang maupun pengunjung/pembeli. Penutupan pasar harian ini berdampak terpusatnya jual beli barang harian di pasar sentral Kota Gorontalo, maka tidak menutup kemungkinan dilanggarnya protocol social distancing dan Physical Distancing yang merupakan rukun syarat dan wajib dalam pencegahan peredaran covid’19. Hal ini berakibat   Anti’pati public (Psychology social) ke penyelenggara public policy, nampak kegaduhan dipermukaan lajur lajur  berita on’line laman FB dan WA.

Namun ada yang menarik dalam pemenuhan kebutuhan dasar  9 bahan pokok, dengan kebijakan penutapan pasar harian dan tetap beroperasinya pasar sentral, maka pasar harian dengan jam dagang yang biasanya buka pukul  05.00 subuh sampai dengan 11.00 wita pada hari-hari tertentu., BERUBAH sama jam dagang seperti pasar sentral kota Gorontalo buka pagi s.d sore untuk setiap harinya. Ini menarik karena naturalisasi  hukum Supplay and Demand tidak dapat di bendung lagi.

Fakta kedua tertanggal 10 Mei 2020 dengan tema ‘Kapan Berakhir PSBB ‘tulis seorang facebooker pada grup public  Portal Gorontalo, dengan informasi video satuan polisi pamong praja (Satpolpp) menutup para penjual kue. Hal menimbulkan reaksi awam para netizen, dengan komentar yang menyudutkan tugas satpolpp. Komentar lain bisa berasal dari pada akdemisi atau pemerhati kebijakan. Pasalnya kalau telaah kembali kebijakan PMK nomor 9 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), , Pasal 13 (1) Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya; e. pembatasan moda transportasi; dan  f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Konsideran ini tidak menyebutkan pembatasan kegiatan perekonomian untuk PSBB. Lebih lanjut lagi masih pasal 13 pada ayat (3); ‘Peliburan sekolah dan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Pasal ini menegaskan kembali peliburan pada sekolah atu tempat kerja, DIKECUALIKAN , salah satunya adalah layanan perekonomian. Kemudian dipertegas lagi dengan ayat (7) Pembatasan tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk: a. supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi;

Jika supermarket, toko toko kecil/kios,  apalagi pedangan harian atau PKL yang terdampak covid’19 untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka menjadi pertanyaan yang memilukan ‘kenapa harus ada penggusuran dan pembatasan waktu penjualan hanya sampai pukul 17.00 wita. Sedangkan penerapan PSBB wajib mempertimbangkan kondisi saat ialah bulan ramadhan, warga dapat melakukan jual beli hanya pada waktu sore hari dan bukan pagi atau siang hari khusus PKL takjil dan makanan. Sampel kedua fakta menarik ini cukup, mendeskripsikan implementasi PSBB masih perlu dievaluasi. Ada keluhan ini sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. Kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB.(Menko Polhukam Mahfud MD.2020)

Konstruksi Opini public policy, dengan judul “Salah Kaprah Pergub PSBB Gorontalo” Oleh Dr. Duke Arie, SH.,MH.,CLA, selaku  Ketua YLBHI Gorontalo, membagi salah kaprah sedikitnya terdapat 3 hal dalam Pergub PSBB Gorontalo. Pertama; Pembatasan kegiatan yang seharusnya dikecualikan untuk dibatasi (PSBB Semi Lockdown). Kedua; Adanya Pelarangan. Ketiga; Ketidakjelasan Pengaturan.

Tidak jelasan aturan atau penafsiran aturan yang tidak jelas antara PMK berbeda halnya yang terjadi pada Pergub Gorontalo. Pembatasan kegiatan yang dikecualikan untuk dibatasi justru dibatasi dengan jangka waktu hanya boleh berkegiatan mulai dari jam 06.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita. Bahkan pelayanan kesehatan pun dalam Pergub tersebut dibatasi. Akibatnya banyak warga Gorontalo yang akhirnya kesulitan memperoleh sejumlah kebutuhan tersebut diatas. Jalan-jalan harus ditutup diatas jam 17.00, pasar, minimarket ditutup, bahkan pedagang sayuran dan pedagang takjil juga dilarang berjualan. Bentor pun hanya bisa beroprasi sampai dengan jam 17.00.

Pembatasan waktu masyarakat beraktivitas yakni dari jam 06.00 sampai dengan jam 17.00 sama halnya pemerintah provinsi Gorontalo menerapkan semi lockdown (setengah karantina wilayah). Setengah hari dari jam 06.00 sampai dengan jam 17.00 (durasi 11 jam) pemerintah melakukan PSBB, sisanya dari jam 17.00 sampai dengan jam 06.00 (durasi 13 jam) melakukan lockdown.

Jadi PSBB Gorontalo ini dari segi waktu lebih banyak menerapkan lockdown ketimbang PSBB. Tapi sayangnya jika pemerintah menerapkan semi lockdown harusnya ada kompensasi terhadap masyarakat namun nyatanya kompensasi tersebut tidak ada.

Artinya masyarakat sudah dirugikan dua kali, pertama; tidak bisa beraktivitas diatas jam 17.00, kedua; karena tidak bisa beraktivitas seharusnya masyarakat mendapat kompensasi namun dalam hal ini pemerintah tidak memberikan kompensasi atas lockdown setengah hari tersebut. Hal inilah yang kemudian kami menyebutnya sebagai PSBB Semi Lockdown. (Duke; 12/5/2020).

Lockdown, secara harafiah artinya dikunci. Jika istilah ini digunakan pada masa pandemi penyakit seperti sekarang, lockdown bisa diartikan sebagai penutupan akses masuk maupun keluar suatu daerah yang terdampak. Tiongkok sudah mengeluarkan kebijakan lockdown untuk kota Wuhan sejak episentrum pertama kasus itu menunjukan lonjakan kasus secara signifikan. Di saat beberapa negara sudah memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona, Indonesia melakukan strategi kebijakannya melalui karantina wilayah.. Istilah karantina wilayah ini ternyata memiliki definisi yang sangat berbeda dari lockdown. Karantina wilayah merupakan istilah lain dari social distancing atau physical distancing – dimana masyarakat Indonesia masih boleh berinteraksi asal menjaga jarak aman. (Mahfud MD.2020).

Lokaliti  penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik merupakan ‘penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (UU No. 32 tahun 2004) dengan factor-faktor yang mempengaruhi kebijakan berupa; komunikasi, sumber daya, sikap aparatur (policy makers), struktur birokrasi, responsive dan keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. (Arifin Tahir.2014)

Namun Kebijakan (policy) yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun yang melaksanakan dengan menekankankan adanya perilaku yang konsisten dan berulang, maka Thomas R. Dey meragukan hal semacam itu.  Menurut Dey (Thoha, 2008:107) pemerintah acap kali melakukan hal-hal yang tidak konsisten dan tidak berulang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dengan strategi kebijakannya bukan sekedar operasional, tetapi pendekatan dasar yang mampu mengubah keseimbangan kekuatan di lapangan (Oliver, 2008). Walupun demikian, kebijakan yang ditempuh pemerintah provinsi gorontalo (policy makers) pada prinsipya ialah guarantee atau assurance terhadap kebijakan public pencegahan covit’19, namun masih diperlukan evaluasi menyeluruh sehingga empathi policy makers  dapat disalah artikan menjadi anti’pathi dengan opini publik ‘PSBB rasa lockdown’.

 

Referensi

Dunn, W. & Huger, 2003. Public Policy Analysis: An Introduktion; Secaond Edition (Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua), Gadjah Mada Univ.Press.Yogyakarta.

Duke Arie, Salah Kaprah Pergub PSBB Gorontalo.,Opini.kabarpublik.id.11/05/2020.

Dye, Thomas R. Understanding Public Policy, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1978. Fey/Wis. Analisis. PSBB Rasa Lockdown dan Maju Mundur Isu KRL. CNN Indonesia | Sabtu, 18/04/2020 16:05 WIB

https://60dtk.com/kemenkes-ri-kabulkan-psbb-di-provinsi-gorontalo/

Mahfud Md., @mohmahfudmd, Sabtu (2/5/2020), dalam Umah Anisatul. Pemerintah Mau Longgarkan Penerapan PSBB, Setuju?. NEWS - Anisatul Umah, CNBC Indonesia. 03/05/2020.

M. Aris Munandar. COVID-19: PSBB Rasa Lockdown. Selasa, 12 Mei 2020 | 13:29 WIB. Suara.com

Miftah toha. 2005. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Aministrasi Negara. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Olver, S. 2008. Strategi Publik Relations, Cetak E-Mail. e-mail: redaksi@peran konsultan dalam organisasie@indo.net.id.

Tahir, A. 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah’. Alfabeta. Bandung. file:///C:/Users/Acer/Downloads/Kebijakan-Publik-dan-Transparansi-Penyelenggaraan-Pemerintahan-Daerah-Edisi-Revisi.pdf

 


Berita Terkait

Komentar via Facebook

Kembali ke atas