Gorontalo – Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, Dr. Lahaji Haedar, M.A, menjadi narasumber pada kegiatan program Kreatif Inovatif Inspiratif Solutif (KIIS) Humas Bicara “Menjadi ASN Solutif” Seri #13 yang mengangkat tema Integritas dan Evaluasi Kinerja Akhir Tahun 2020.

Kegitan yang diprakarsai oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI tersebut menghadirkan Keynote Speaker Dr. Nur Arifin, M.Pd, selaku Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI dan dua Narasumber lainnya yaitu, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Gorontalo, Dr. Syafrudin Baderung, M.Pd, Kasubbag TU Wilayah IV Itjen Kemenag RI, Dr. Ade Irma Sholihah, M.Psi, secara virtual dengan zoom meeting, Rabu (16/12).

Pada kesempatan tersebut, Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, Dr. Lahaji Haedar, M.Ag membahas mengenai bagaimana menjadi ASN yang solutif dan memiliki integritas. Dijelaskannya, sejak diberlakukan UU ASN pada 15 Januari 2014 yang ditetapkan dengan nomor 5 tahun 2014, Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen ASN yang bertujuan untuk membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas, profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Kehadiran UU ASN ini, lanjutnya berdasarkan pada 2 hal, yakni memantapkan aparatur sebagai abdi negara yang melayani kepentingan publik. Sehingga diperlukan birokrat yang professional dan memiliki integritas serta memiliki kompetensi di bidangnya. Dan yang kedua adalah masih identiknya birokrasi yang bekerja untuk kepentingan politik. Kedua hal itu menjadi daya dorong untuk melakukan perubahan terhadap tatanan birokrasi melalui UU ASN yaitu perubahan dalam sistem, manajemen, rekrutmen dan budaya pegawai negeri sipil (PNS).

“Tujuan utama UU ASN ini adalah: 1) Independensi dan netralitas, dimana ASN dilindungi dari kepentingan politis dengan adanya sistem merit protection. 2). Kompetensi, dimana hal yang dinilai dari ASN adalah kemampuan, keahlian, profesionalitas, pengalaman, dll. 3). Kinerja/ produktivitas kerja, Integritas. 4). Kesejahteraan, 5). Kualitas pelayanan public. 6). Pengawasan dan akuntabilitas,” jelasnya

Lebih lanjut Rektor menjabarkan, dalam UU ASN pengembangan ASN kini menerapkan “sistem merit ” dalam kebijakan dan manajemen ASN , yakni Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif, Menerapkan prinsip fairness, Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja, Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik, Manajemen SDM secara efektif dan efisien, Melindungi pegawai dari intervensi politik & dari tindakan semena-mena.

Sistem Merit” adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.” Tegasnya.

Pada akhir materinya Rektor berharap agar ASN tak cukup bermodal dengan nilai akademis yang baik saja. Sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN dituntut memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk menjalankan tugasnya.

“ASN bukan hanya pintar saja, tapi memiliki tanggung jawab, disiplin, dan yang paling penting mampu menjadi aparatur yang profesional serta memiliki integritas yang tinggi dalam mengemban amanah,” tegasnya. (Aadum)

Bagikan: