Zona Integritas Bukan Sekadar Administrasi, tetapi Transformasi Budaya Kerja dan Pelayanan Publik

PRESS RELEASE
Nomor: PR/200/HUMAS-UIN/XI/2026

GORONTALO (UIN-SMART) — Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tidak cukup hanya diwujudkan melalui kelengkapan dokumen, pemenuhan indikator, dan prosedur administratif. Lebih dari itu, pembangunan Zona Integritas harus menjadi proses transformasi budaya kerja yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, profesionalisme, serta komitmen pelayanan publik.

Pesan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam kegiatan penyampaian materi Kebijakan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Agama, yang berlangsung pada Jumat, 20 November 2026, bertempat di Aula Lantai 4 UIN Sultan Amai Gorontalo.

Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor UIN Sultan Amai Gorontalo, para Wakil Rektor, kepala biro, serta seluruh pegawai dan dosen di lingkungan UIN Sultan Amai Gorontalo. Materi disampaikan oleh Prof. Moh. Isom, Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

Dalam materi tersebut, pembangunan Zona Integritas dijelaskan melalui dua dimensi, yakni syariat dan hakikat. Dimensi syariat menggambarkan aspek formal dan prosedural berupa penyusunan SOP, pembentukan tim kerja, pemenuhan indikator evaluasi, dokumentasi, serta berbagai instrumen administratif. Sementara hakikat Zona Integritas menekankan internalisasi nilai etika, kesadaran antikorupsi, keteladanan pimpinan, dan perubahan budaya kerja.

Kedua dimensi tersebut harus berjalan beriringan. Sistem dan regulasi menjadi fondasi, sedangkan integritas dan budaya melayani menjadi ruh yang menghidupkan pelaksanaan Zona Integritas.

Jangan Terjebak Formalitas

Pembangunan Zona Integritas berisiko menjadi formalitas apabila organisasi hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen dan indikator penilaian, tanpa diikuti perubahan nyata dalam perilaku aparatur dan kualitas pelayanan.

Karena itu, keberadaan aplikasi PMPZI, SOP, dokumen eviden, serta tim kerja tidak boleh hanya dipandang sebagai persyaratan evaluasi. Seluruh instrumen tersebut harus menjadi sarana membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, mencegah korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Keberhasilan pembangunan Zona Integritas pada akhirnya tidak diukur dari banyaknya dokumen yang disusun, melainkan dari sejauh mana masyarakat merasakan pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan, adil, dan bebas dari pungutan liar maupun praktik korupsi.

Enam Area Perubahan sebagai Fondasi Pembangunan ZI

Dalam materi tersebut, pembangunan Zona Integritas juga dijelaskan melalui enam area perubahan yang menjadi komponen pengungkit, dengan total bobot penilaian 60 persen, sedangkan komponen hasil memiliki bobot 40 persen.

Enam area perubahan tersebut meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan.

Penguatan pengawasan memiliki bobot terbesar, yakni 15 persen. Area ini mencakup pengendalian gratifikasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), whistleblowing system, penanganan pengaduan, serta pengelolaan benturan kepentingan.

Sementara area lainnya diarahkan pada pembenahan tata kelola organisasi, peningkatan kompetensi dan disiplin ASN, digitalisasi layanan, keterbukaan informasi, akuntabilitas kinerja, serta penguatan budaya pelayanan prima.

Transformasi Budaya Harus Berkelanjutan

Pembangunan Zona Integritas tidak dapat dilakukan secara instan. Materi tersebut mengaitkan transformasi budaya organisasi dengan model perubahan Kurt Lewin, yang terdiri atas tiga tahapan.

Tahap pertama, unfreezing, yaitu membongkar pola pikir lama, kebiasaan apatis, dan toleransi terhadap pelanggaran. Tahap kedua, changing, yakni menerapkan nilai-nilai baru melalui etika kerja, SOP yang transparan, serta keteladanan pimpinan. Tahap ketiga, refreezing, yaitu menguatkan perubahan tersebut agar menjadi budaya organisasi yang permanen dan tetap terjaga meskipun terjadi pergantian pimpinan.

Transformasi ini menuntut keterlibatan seluruh unsur organisasi. Integritas tidak cukup menjadi slogan atau komitmen tertulis, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, interaksi dengan masyarakat, dan pelayanan sehari-hari.

Predikat WBK/WBBM Harus Menjadi Bonus

Pesan penting lainnya adalah bahwa predikat WBK maupun WBBM seharusnya menjadi konsekuensi atau pengakuan atas keberhasilan perubahan organisasi, bukan satu-satunya tujuan pembangunan Zona Integritas.

Institusi perlu memastikan bahwa seluruh instrumen formal benar-benar digunakan untuk membina budaya integritas, mencegah praktik korupsi, menghadirkan inovasi pelayanan, mempercepat proses birokrasi, dan meningkatkan kepuasan publik.

Dengan demikian, pembangunan Zona Integritas bukan sekadar agenda memperoleh predikat, melainkan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Monitoring dan Evaluasi Harus Berjalan Konsisten

Sebagai tindak lanjut, materi tersebut menekankan sejumlah rencana aksi, antara lain pencanangan pembangunan Zona Integritas, bimbingan teknis penilaian mandiri AKIP bagi tim AKIP PTKN, bimbingan teknis penilaian mandiri ZI bagi tim ZI, serta monitoring pembangunan Zona Integritas secara berkala.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kesiapan institusi dalam menghadapi evaluasi, tetapi juga memastikan proses perubahan berjalan secara terukur dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, pembangunan Zona Integritas harus mampu menghadirkan birokrasi yang tidak hanya terlihat bersih dalam dokumen, tetapi benar-benar bersih dalam tindakan, kuat dalam integritas, dan nyata dalam memberikan pelayanan.

Integritas bukan sekadar apa yang tertulis dalam dokumen, melainkan apa yang dilakukan aparatur ketika menjalankan amanah dan melayani masyarakat.